KabarPekanbaru.com — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, mengungkapkan bahwa hingga 30 April 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau menunjukkan surplus sebesar Rp139,43 miliar. Ini sebuah capaian yang cukup mencolok, mengingat postur awal APBD justru disusun dalam kerangka defisit.
Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp5.617,81 miliar, atau setara 15,31 persen dari total alokasi anggaran. Namun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terjadi kontraksi sebesar 7,05 persen. Heni menyampaikan hal ini dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/5/2025).
Pelemahan tersebut utamanya dipicu oleh berkurangnya transfer dari pemerintah pusat yang menyusut 13,95 persen. Lebih tajam lagi, transfer antar daerah anjlok hingga 90,31 persen—sebuah indikasi krusial atas dinamika fiskal lintas wilayah yang belum sepenuhnya stabil.
Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 38,08 persen secara tahunan. Peningkatan drastis juga terjadi pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) yang melonjak 1.099,09 persen, menjadi motor utama penguat sisi penerimaan daerah.
Untuk sisi belanja, realisasi pengeluaran daerah hingga April mencapai Rp5.478,38 miliar atau 14,42 persen dari total anggaran. Struktur belanja masih didominasi oleh komponen belanja operasional yang menyerap 88,19 persen dari total realisasi.
Secara agregat, total belanja daerah mengalami penurunan sebesar 11,27 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hampir semua pos pengeluaran terkontraksi, termasuk belanja transfer yang turun 49,32 persen. Komponen belanja bagi hasil bahkan menyusut hampir sempurna, dengan penurunan mencapai 99,70 persen.
Tak hanya itu, belanja modal juga tergerus 39,72 persen. Belanja barang dan jasa ikut terkoreksi 14,90 persen, sehingga menekan belanja operasional secara keseluruhan sebesar 3,36 persen.
Hingga penghujung April, belum ada realisasi pembiayaan daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau. Kendati demikian, kondisi kas daerah masih tergolong solid dengan posisi anggaran tetap berada dalam zona surplus.
Menurut Heni, tren ini menjadi cerminan keberhasilan efisiensi belanja dan penguatan sisi pendapatan, meskipun tekanan fiskal masih membayangi.
Ia menekankan urgensi untuk mempercepat realisasi belanja yang produktif dan berkualitas, seraya menjaga konsistensi kinerja penerimaan. Langkah ini, menurutnya, penting agar agenda pembangunan daerah tidak terhambat.
“Kami berharap surplus ini dapat dijaga dan dijadikan momentum untuk mempercepat implementasi program prioritas daerah. Stabilitas fiskal yang terjaga adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Heni mengakhiri.
