KabarPekanbaru.com — Sebanyak lima kabupaten/kota di Provinsi Riau dipastikan ambil bagian dalam ajang prestisius Paralegal Justice Award (PJA) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Gelaran nasional ini dijadwalkan berlangsung pada bulan Agustus mendatang.
Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Dharmadi, mengonfirmasi bahwa kepala desa dan lurah dari lima daerah tersebut telah berhasil lolos tahapan seleksi dan akan mengikuti Peacemaker Training 2025, sebagai bagian dari rangkaian PJA.
“Lima daerah yang lolos berasal dari empat kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Siak, Kampar, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru,” ujar Yan Dharmadi, Sabtu (17/5/2025).
Dari Kabupaten Siak, wakil yang berhasil menembus seleksi adalah para kepala desa dari Dayang Suri, Sungai Gondang, Pinang Sebatang Barat, dan Temusai. Kabupaten Kampar diwakili oleh Kepala Desa Pulau Terap, Sari Galuh, Alam Panjang, dan Siabu.
Sementara itu, Rokan Hilir mengutus Kepala Desa Teluk Pulau Hulu. Dari Kepulauan Meranti, Kepala Desa Bagan Melibur turut ambil bagian. Sedangkan Kota Pekanbaru mengirim lima lurahnya: Kulim, Kampung Melayu, Tanah Datar, Tobek Godang, dan Padang Terubuk.
Pemerintah Provinsi Riau menyambut baik keikutsertaan para kepala desa dan lurah tersebut. Yan menyampaikan apresiasi kepada daerah yang mampu menunjukkan komitmen kuat terhadap pembinaan hukum di tingkat akar rumput. Ia juga menyinggung capaian membanggakan yang pernah diraih Kepala Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Syofian, dalam ajang serupa tahun 2023.
“Beliau dianugerahi Lencana Non Litigation Peacemaker (NLP), menerima jubah NLP, sertifikat, serta gelar NLP yang disematkan di belakang namanya,” ungkap Yan.
Lebih lanjut, Pemprov Riau, kata Yan, mendukung penuh penyelenggaraan PJA karena sejalan dengan arah kebijakan pembangunan hukum di daerah. Program ini dinilai seiring dengan visi Pemprov Riau dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, berintegritas, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
“Pak Gubernur juga telah menginstruksikan agar pola pembinaan dilakukan secara menyeluruh dan merata di semua kabupaten dan kota,” pungkas Yan.
