KabarPekanbaru.com — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, mengungkap perkembangan terbaru penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) hingga 30 April 2025. Dari total pagu anggaran sebesar Rp2,13 triliun, baru Rp278,26 miliar yang berhasil disalurkan kepada 22.817 guru di wilayah Riau.
Jumlah tersebut setara dengan 13 persen dari keseluruhan anggaran, atau sekitar setengah dari estimasi penyaluran untuk triwulan pertama, yang mencapai Rp531,85 miliar bagi 43.611 guru penerima. Dengan kata lain, masih terdapat ribuan guru yang belum menerima tunjangan sebagaimana mestinya.
“Validitas dan kelengkapan data masih menjadi penghambat utama dalam penyaluran TPG. Sejumlah pemerintah daerah belum mengajukan data nama dan nomor rekening guru, atau data yang diajukan tidak sesuai,” ujar Heni Kartikawati, Sabtu (24/5/2025).
Kanwil DJPb Riau telah melakukan penelitian melalui kuesioner kepada guru yang telah dan belum menerima TPG Triwulan I 2025. Hasilnya, 60 persen responden menyatakan bahwa keterlambatan pencairan berdampak negatif terhadap motivasi mereka dalam mengajar.
Lebih lanjut, analisis korelasi menggunakan metode heatmap menunjukkan adanya keterkaitan signifikan antara motivasi guru dan kualitas pendidikan, dengan nilai korelasi mencapai 0,75. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran TPG bukan sekadar soal administrasi, tetapi turut menyentuh aspek esensial dalam pendidikan.
Dari sisi persepsi keadilan, sebanyak 40 persen dari 1.661 responden menyadari adanya ketimpangan waktu pencairan antarwilayah. Perbedaan ini memunculkan rasa ketidakadilan, khususnya di antara guru ASN dan non-ASN.
Penelitian juga memetakan tiga faktor utama penyebab keterlambatan penyaluran TPG:
- Masalah sistem IT – Sekitar 50 persen responden menilai terjadi ketidaksesuaian data antara Dapodik dan sistem Info GTK, dengan kendala paling banyak ditemukan di Indragiri Hulu dan Kepulauan Meranti.
- Gangguan server – Sebanyak 30 persen responden menyebut seringnya gangguan pada server Info GTK saat diakses serentak, terutama di wilayah Kuantan Singingi dan Dumai.
- Kesalahan verifikasi rekening – Sebanyak 20 persen menyebut lambatnya proses validasi rekening, termasuk kesalahan input data, seperti yang terjadi pada guru SDN 009 Petalongan.
Sebagai upaya pemecahan masalah, Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama pemerintah daerah telah membuka layanan hotline khusus bagi guru yang belum menerima TPG.
Langkah ini diharapkan mempercepat proses pelacakan, validasi, dan pemetaan data guru penerima. Selain itu, Kemendikdasmen tengah mengembangkan sistem pembaruan Info GTK, agar guru dapat memperbarui data mereka secara mandiri tanpa harus menunggu input dari operator sekolah.
Pemerintah berharap langkah ini akan memperkuat peran aktif guru dalam menjaga validitas data serta mempercepat penyaluran tunjangan.
“Sinergi lintas lembaga sangat diperlukan. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi menyangkut semangat para pendidik dan kualitas pendidikan di daerah,” tegas Heni Kartikawati.
